Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974)

PERISTIWA MALARI

(Malapetaka 15 Januari 1974)

Menurut Asvi Warman Adam, kontroversi sejarah indonesia disebabkan oleh 3 hal, 1) interpretasi yang tidak tepat; 2) fakta yang tidak lengkap; dan 3)fakta dan interpretasi yang tidak jelas. Begitu juga yang terjadi pada tragedi-tragedi sejarah yang terjadi pada masa orde baru, hampir semuanya merupakan kontroversi yang belum terpecahkan sepenuhnya hingga sekarang. Selain karena termasuk sejarah kontemporer sehingga bukti-bukti kejadian belum terungkap seluruhnya, meninggalnya tokoh kunci orde baru (Soeharto) juga menjadi penyebab kenapa tragedi pada masa orde baru banyak meninggalkan teka-teki. Salah satu kejadian yang cukup kontroversial pada orde baru adalah Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal dengan Malari. Untuk kasus 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dengan “Peristiwa Malari”, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 buah bangunan rusak berat. Sebanyak 160kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Peristiwa kekerasan ini hanya dapat dialami dan dirasakan (akibatnya). Tetapi tidak untuk diungkap secara tuntas. Berita di koran hanya menyingkap fakta yang bisa dilihat dengan mata telanjang.

Pada 14 januari 1974 pukul 19.45, Presiden Soeharto  bersiap untuk menjemput tamunya, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang rencananya akan mengunjungi Jakarta selama empat hari (14-17 januari 1974). Jepang pada saat itu dianggap sebagai pemeras ekonomi Indonesia karena mengambil lebih dari 53% ekspor (71% diantaranya berupa minyak) dan memasok 29% impor Indonesia, selain itu investasi Jepang yang semakin bertambah dari waktu ke waktu di Jawa dianggap membunuh pengusaha-pengusaha kecil pribumi. Hal ini mendapat perhatian dari masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Betapa terkejutnya Soeharto saat mendapati laporan bahwa para mahasiswa telah bersiap menggerakkan demonstrasi dibeberapa tempat. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Halim Perdanakusuma. Mencoba menerobos masuk untuk menemui PM Tanaka, para mahasiswa ini dihadang oleh aparat keamanan yang memang diperintahkan untuk mencegah para demonstran masuk ke pangkalan udara. Gagal melaksanakan rencananya, para mahasiswa kemudian keluar dan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang melakukan pemblokiran jalan-jalan keluar lapangan udara Halim Perdana Kusuma.

Keesokan harinya, Selasa 15 Januari 1974, kekacauan makin memuncak. Ribuan mahasiswa yang dikomandoi Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) berkumpul ditengah kota. Mereka berbaris di jalan-jalan sembari membagi-bagikan selebaran yang berisikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Aktivitas mahasiswa terlihat meningkat dibeberapa kampus. Mereka kemudian berunjuk rasa dari kampus Universitas Indonesia dijalan Salemba menuju Universitas Trisakti di daerah Grogol, Jakarta. Demonstrasi akhirnya tidak terkontrol lagi dan pecah menjadi kerusuhan massa. Sore harinya, kelompok massa yang kebanyakan berasal dari golongan pemuda dan anak-anak perkampungan Jakarta turut turun ke jalan dan mulai melakukan aksi anarkis. Mereka menyerang semua yang berbau Jepang. Mobil-mobil buatan Jepang di bakar. Gedung-gedung yang ada hubungannya dengan Jepang, seperti bangunan milik Astra Motor, dihancurkan. Pabrik minuman asal luar negeri, Coca Cola, juga menemui nasib yang sama. Bahkan keesokan harinya, massa mulai merampok dan menjarah pusat pertokoan di Pasar Senen. Suasana Kota Jakarta menjadi mencekam dan diselubungi asap.

Diwaktu yang sama, Soemitro sedang mengikuti rapat Dewan Wanjakti bersama Jenderal M. Panggabean. Ditengah rapat, laksamana Soedomo, wakil Pangkopkamtib, memberikan pesan melalui surat kepada Soemitro bahwa sedang terjadi kekacauan di Jakarta. Namun Soemitro tidak langsung bertindak. Ia tetap mengikuti rapat sembari memantau perkembangan keadaan yang dikabarkan Soedomo kepadanya. Ketika kepanikan semakin nyata di wajah wakilnya, barulah Soemitro memutuskan untuk keluar dari ruangan rapat. Namun niatnya ini ditahan oleh Panggabean, setelah selesai rapat, Soemitro baru menemui Soedomo untuk berkoordinasi masalah keamanan. Jenderal Soemitro lalu meminta agar Soedomo menjaga keamanan Jakarta dan mencegah agar demonstran tidak melintasi Monas atau masuk ke Istana Negara, tempat Presiden Soeharto menerima PM Tanaka. Ia lalu memutuskan untuk turun ke jalan menuju jalan Thamrin tempat dimana kabarnya Kedutaan Besar Jepang diserbu oleh para demonstran. Lambatnya Jenderal Soemitro selaku Pangkopkamtib bereaksi ini menimbulkan pertanyaan di benak berbagai pihak. Kecurigaan pun mengarah kepadanya.

Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soemitro sempat menghadang massa di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia berusaha membelokkan gerakan massa yang mengarah ke Istana Presiden. Massa tak beranjak. Soemitro mengaku sudah menawarkan dialog antara Dewan Mahasiswa UI dan Tanaka. Tanaka sudah bersedia, tetapi DM-UI menjawab bahwa “dialog diganti dengan dialog jalanan”

Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08:00, PM Jepang tersebut berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantarkan oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari Gedung Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan bahwa suasana Kota Jakarta masih mencekam.

LATAR BELAKANG TERJADINYA MALARI

Dualisme (adanya dualisme yang terjadi dalam tubuh kekuasaan) Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia berada pada keadaan ekonomi yang sangat buruk. Zaman orde lama yang sangat fokus pada manifesto politiknya meninggalkan masalah ekonomi pada masa orde baru, akibatnya terjadi inflasi besar-besaran, hutang yang menumpuk dimana-mana dan banyak masalah lainnya. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden akhirnya membuat sebuah badan pembangunan nasional yang terdiri dari ekonom-ekonom anak buah Soemitro Djojohadikusumo. Tim yang disebut dengan ‘Mafia Berkeley’ karena hampir seluruh anggotanya merupakan lulusan University of California, Berkeley ini merupakan teknokrat yang menentukan seluruh kebijakan ekonomi dan anggaran negara pada masa itu. Tim ini terdiri dari dosen-dosen Universitas Indonesia yaitu, Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Soemarlin, dan Dorodjatun Koentjoro-Jakti. Para teknokrat ini cukup berhasil dalam memulihkan keadaan ekonomi indonesia dengan kebijakan-kebijakan kapitalisnya namun cukup berimbas buruk pada ekonomi rakyat. Hal ini terjadi karena Indonesia berada pada keadaan dimana  ekonomi nasional  harus cepat dipulihkan. Kemudian para teknokrat itu pun membuat sebuah undang-undang mengenai penanaman modal asing dan melakukan kerja sama dengan IMF. Hal ini membuat hutang Indonesia meningkat drastis dalam waktu yang cepat.

Namun selain tim teknokrat Widjojo cs. Soeharto juga memiliki dua orang asisten pribadi yaitu Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani. Ali Moertopo adalah Kepala Operasi Husos (opsus) dan juga Aspri Presiden, hal ini membuatnya memiliki kekuasaan lebih untuk mengintervensi dan mengambil keputusan sendiri. Kekuasaan ini digunakan untuk menaklukan lawan-lawan politiknya atau siapapun yang menghalangi jalannya. Ali Moertopo dipercaya menjadi asisten pribadi Soeharto karena keberhasilannya melaksanakan tugas operasi khususnya meminimalisir jumlah partai sebagai partisipan pemilu dan menambah jumlah anggota partai Golkar. Hal ini diperintahkan oleh presiden dan dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto dan rezim  orde baru. Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh Ali Moertopo untuk menjalankan rencana-renacannya dalam mencapai kursi presiden.

BERBAGAI VERSI MENGENAI MALARI

Peristiwa Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Peristiwa Malari dapat dikatakan sebagai tonggak kebangkitan nasionalisme ekonomi di indonesia. Serangan para mahasiswa terhadap modal asing beralih ke sasaran-sasaran dalam negeri, khususnya pebisnis Cina lokal yang menjadi mitra bagi investor Jepang beserta rekan-rekan politik mereka.

Versi lainnya berhubungan dengan perselisihan antara kelompok Ali Moertopo dengan kelompok teknokrat ekonomi. Ali Moertopo kecewa karena yang terpilih sebagai pelaksana dari konsep pembangunan adalah Widjojo Nitisastro dkk. Oleh Soeharto, kelompok Widjojo lebih dipercaya karena yang dianggapnya memiliki reputasi yang jelas dalam hal pembuatan kebijakan ekonomi. Jenderal Soemitro dalam hal ini bertindak melindungi kelompok teknokrat dengan alasan agar kelompok ekonomi tersebut dapat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dengan baik. Karena ini, Soemitro menjadi sasaran tembak Ali Moertopo.

Dalam peristiwa Malari Jendral Ali Moertopo menuduh eks PSII dan eks Masyumi atau ekstrem kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Tetapi setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Syahrir dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikitpun fakta dan ada seorangpun tokoh eks Masyumi yang terlibat disitu.

Tak terima dengan segala kabar yang memojokkannya, Soemitro lalu membela diri. Melalui dua bukunya, Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib dan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974, ia menceritakan kesaksiannya di seputar kejadian Malari. Hal ini mungkin dilakukannya untuk menandingi buku Peristiwa 15 Januari 1974 karangan Marzuki Arifin yang sangat memojokkannya. Mengenai Peristiwa Malari, Soemitro merasa yakin bahwa peristiwa ini merupakan salah satu akses yang ditimbulkan oleh ambisi Ali Moertopo yang ingin menggapai ambisinya menjadi presiden dengan cara dan melalui saluran Intelijen.

Belakangan ini barulah ada pernyataan dari Jendral Soemitro (almarhum) dalam buku Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa Malari bahwa ada kemungkinan kalau justru malahan Ali Moertopo sendiri dengan CSIS-nya yang mendalangi Peristiwa Malari. Sebaliknya, "dokumen Ramadi" mengungkap rencana Soemitro menggalang kekuatan di kampus-kampus, "ada seorang jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh". Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Soedjono Humardani dan Ali Moertopo. Tudingan dalam "dokumen" itu tentu mengacu Jenderal Soemitro. Keterangan Soemitro dan Ali Moertopo masing-masing berbeda, bahkan bertentangan. Mana yang benar, Soemitro atau Ali Moertopo.

Soeharto mempermasalahkan dokumen Ramadi. Beberapa saat setelah jabatannya sebagai Pangkopkamtib dicopot akibat Peristiwa Malari, Soemitro yang waktu itu masih menjabat Wakil Panglima Angkatan Bersenjata (wapangab) dipanggil menghadap Soeharto. Dalam pertemuan itu, Soeharto mempermasalahkan Dokumen Ramadi.

Dikatakan dalam dokumen itu bahwa revolusi sosial akan meletus antara tanggal 4 April 1974 dan 6 Juni 1974. Soeharto pasti jatuh dan digantikan oleh jenderal "S". Isu-isu yang beredar di luar juga mengatakan bahwa Soemitro ingin menjadi presiden dengan mencari dukungan dari kampus-kampus. Itulah sebabnya sebagai Pangkopkamtib, Soemitro dinilai bertindak terlalu lunak pada mahasiswa. Latar belakang keluarganya yang berasal dari PNI juga ikut disebut-sebut. Karena desas-desus yang tak sedap ini, Soemitro lalu di minta oleh Soeharto untuk pergi ke luar negeri menjadi Duta Besar di Washington. Tapi tawaran Soeharto ditolak Soemitro. Ia merasa lebih terhormat jika ia mengundurkan diri. Jabatan Wapangab pun diserahkan kembali pada Sang Presiden. Dokumen Ramadi jelas telah mengakhiri karir Soemitro. Ironisnya, Soemitro mengaku tidak pernah mengenal Ramadi. "Dengar namanya pun... belum pernah!" Ucap Soemitro heran. Ia juga merasa belum pernah sekalipun melihat Dokumen Ramadi.

Ramadi adalah bekas kolonel bidang hukum militer yang lahir di Pontianak, 12 Maret 1912. Namanya menjadi terkenal karena ditemukannya sebuah dokumen yang mengatakan bahwa Soemitro bermaksud menggantikan Soeharto. Nama Ramadi tertulis di dalam dokumen itu. Beberapa saat setelah terjadi Peristiwa Malari, Ramadi ditangkap dan dimasukkan kepenjara. Berdasarkan laporan, Ramadi diketahui saat itu sedang menjabat sebagai Komisaris PT Ravitek. Ia juga merupakan salah satu anggota MPR dari Golkar sejak tahun 1971. Kabarnya, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) berada dibawah pimpinan Ramadi. Dari pemeriksaannya, Ramadi mengatakan bahwa Soemitro telah memberi angin kepada mahasiswa untuk terus melancarkan demonstrasi. Bersama seseorang yang bernama Jayusman, Ramadi mengaku ingin membantu Soemitro merombak pemerintahan dan membersihkan menteri-menteri, termasuk Ali Moertopo dan Sudjono Humardani.

Memang sikap lunak Soemitro terhadap aksi mahasiswa, keterlambatannya mencegah huru-hara di tanggal 15 Januari 1974, dan kabar hubungannya dengan Ramadi memunculkan sebuah tanda tanya besar. Benarkah Soemitro dengan bantuan kelompok Ramadi berambisi menjadi Presiden? Dari pemeriksaan Ramadi inilah banyak dikorek informasi yang menyudutkan  Soemitro. Dikatakan, Ramadi pernah berkata pada K.H. Sjarifuddin Mohammad Amin (ketua umum GUPPI), "Ini hari yang bakal menangis si gendut (maksudnya Soemitro-pen.)!". Kematian Ramadi, 61 tahun, yang tiba-tiba di RSPAD Gatot Soebroto semakin menambah misteri kasus Malari, mungkinkah Ramadi sengaja disingkirkan?

Pada 21 Desember 1974, Hariman divonis 6 tahun. Ia dianggap terbukti melakukan subversi. Meski tidak terbukti menjadi penggerak kerusuhan, menurut hakim, Hariman mestinya mafhum, sejak akhir 1973, Jakarta dilanda gelombang demonstrasi. Karena kelalaian Hariman, terjadilah pembakaran dan perusakan. Mengenai pembakaran dan perusakan itu, seperti dikutip dari Hariman dan Malari, pria kelahiran 1 Mei 1950 tersebut mengatakan, “Berbagai aksi pembakaran dan perusakan oleh massa itu sudah di luar kendali mahasiswa. Begitu sore hari ada kebakaran di Pasar Senen, saya sudah mikir pasti ada yang menunggangi aksi mahasiswa.”

Adapula yang beranggapan adanya keterlibatan oposisi Jepang. Kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan datangnya Perdana Menteri Jepang ke Indonesia menimbulkan kecurigaan. Mungkinkah ada keterlibatan para oposisi di Jepang dalam Peristiwa 15 Januari 1974 di Indonesia? Kabar yang beredar mengatakan bahwa rangkaian demonstrasi menghujat Jepang di Asia Tenggara sesungguhnya adalah hasil rekayasa dari pihak oposisi di Jepang. Tujuannya tak lain menjatuhkan Perdana Menteri Tanaka dan partainya yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, rangkaian demonstrasi ini diatur agar waktunya bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Tanaka ke Asia Tenggara. Dana-dana dalam jumlah yang cukup besar masuk dari Jepang ke negara-negara yang dikunjungi Tanaka. Maka terjadilah aksi kerusuhan anti-Jepang, dimana produk-produk buatan Jepang dirusak dan dibakar.

Secara tersirat keterlibatan oposan Jepang dimuat dalam buku peristiwa 15 januari 1974 versi Pemerintah, dikatakan bahwa Peristiwa Malari muncul, salah-satunya, disebabkan oleh "adanya kekuatan asing yang tidak suka kepada kemajuan-kemajuan yang terdapat di Indonesia dan kekuatan asing ini selain merupakan sumber konsep, juga sebagai sumber dana yang tidak kecil " Meski demikian, belum ada penelitian khusus yang dapat membuktikan teori ini.

Malari menandai putusnya hubungan Orde Baru dengan kelompok penganut pemikiran politik “pluralis modern”. Kelompok ini-seperti yang ditulis David Bourchier dan Vedi R. Hadiz dalam Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia (2003)-meliputi intelektual kota yang terkait dengan PSI. Kaum pluralis memiliki visi Indonesia sebagai negara industri modern. Dalam menciptakan sistem politik, mereka memegang teguh asas demokrasi. Mereka ingin elite modern teknokrat yang memimpin negeri ini.

Namun, pemikiran kaum pluralis modern berbenturan dengan langkah Soeharto. Akibatnya, peluang membangkitkan kembali paham sosialisme sering buntu. Sebagai partai politik, PSI sudah lama mati. Melalui Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus, Soekarno membubarkan PSI dan Masyumi karena dicurigai terlibat PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Namun paham sosialis kerakyatan, buah pikir Sutan Sjahrir, tak pernah benar-benar terkubur.

Dalam buku Pengemban Misi Politik (1995), Soebadio menyatakan PSI merupakan suatu state of mind, keadaan pemikiran yang tidak dapat dideteksi. Jaringannya berlandaskan kesamaan ide, spiritual, bukan semata organisasi. Wartawan senior Rosihan Anwar, yang selama ini dianggap orang PSI lolos dari Malari karena dinyatakan “bersih” oleh Jenderal Soemitro, membenarkan hal tersebut. “PSI merupakan partai kader. Pendukung suatu paham tak pernah hilang.”

Menurut Rosihan, sejak PSI dibubarkan Soekarno, eks anggotanya masih berkomunikasi. Mereka bertukar pikiran tentang perkembangan politik mutakhir. “Banyak juga anak muda yang tertarik.” Almarhum ekonomi Sarbini pernah menyebutkan yang paling kuat dan tidak berubah di dalam PSI adalah semangat sosialisme, semangat membela rakyat, serta memperjuangkan keadilan dan pemerataan. Meski partai itu bubar, semangatnya tak pernah padam.

Pada awal Soeharto berkuasa, kelompok dan kekuatan sosial lama bermunculan. Ada kelompok berorientasi Islam yang dulu berkaitan sejarah dengan Masyumi. Ada kelompok lain yang dibentuk mahasiswa, misalnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kelompok mahasiswa ini memiliki banyak persamaan dengan PSI dan berperan penting dalam proses politik Orde Baru.

Di kalangan militer ada dua kubu. William Liddle dalam bukunya, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru (1992), mengatakan ada kelompok tentara radikal dan Soeharto-sentris. Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi Letnan Jenderal H.R. Dharsono termasuk militer progresif yang dikenal dekat dengan PSI. Ia digolongkan sebagai tentara radikal. Begitu pula Panglima Kodam XII Tanjung Pura Brigadir Jenderal A.J. Witono.

Di tim ekonomi ada Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Sarbini Sumawinata, dan Emil Salim. Widjojo dan Emil bukan orang PSI, tapi lantaran kesamaan pemikiran mereka dianggap simpatisan PSI. Tersebarnya orang PSI dan simpatisannya di era Soeharto dianggap peluang besar bagi PSI untuk come back. “Karena kesempatan kami terbuka,” ujar Rahman Tolleng.

Pada 25-31 Agustus 1966, berlangsung Seminar Angkatan Darat II di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suwarto. Dia memberikan kesempatan sejumlah ekonom untuk menjadi staf pengajar. Salah satunya Mohammad Sadli, anggota tim penasihat ekonomi Soeharto. Sadli mengemukakan bahaya militerisme, perlu adanya kerja sama yang sederajat antara sipil dan militer, dan kebebasan pers. Gagasan tersebut ditolak. Gagal dengan kesetaraan sipil-militer, Sadli kerap menulis nota usulan kepada Soeharto untuk mengubah keadaan politik. Ia mengusulkan merehabilitasi PSI dan Masyumi. Usul itu tak berjawab. Alasannya? “Militer tidak perlu alasan. Bagi saya jelas: kita tidak bisa bekerja sama dengan orang ini,” ujar Sadli dalam wawancara dengan Tempo pada 1999.

Karena usaha untuk merehabilitasi PSI sudah tidak mungkin, muncul pemikiran untuk merintis gerakan yang tidak berdasarkan ideologi, tapi berlandaskan program. Gerakan ini dikenal sebagai independent group. Pemikiran ini sampai ke telinga Adam Malik, Menteri Presidium Urusan Politik dan Luar Negeri. Ia pun mengontak Adnan Buyung Nasution (Ketua Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), Yozar Anwar (Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Pusat), dan Marsillam Simandjuntak (Ketua KAMI Jakarta). Ajakan Bung Adam disambut baik. Sayang, ide ini tak berjalan mulus. Melalui beberapa pertemuan yang alot, Umar Kayam, Direktur Jenderal Radio & Televisi dan budayawan, akhirnya terpilih sebagai ketua. Tapi, setelah grup itu terbentuk, sejumlah tokoh menarik diri, termasuk Mashuri, Adnan Buyung, dan Adam Malik. Kayam mereka nilai tak independen. Adam Malik berkomentar, “Independent group sudah mati sebelum lahir.”

Meski dukungan kurang, independent group tetap jalan. Menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 1968, Kayam menyampaikan sikap kritis grup itu kepada Soeharto. Independent group rupanya mengkhawatirkan sejumlah orang. Ketika Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia bertemu dengan Presiden Soeharto, Rahman Tolleng, Ketua Presidium KAMI Pusat, menyaksikan seseorang mengusulkan Soeharto membubarkan independent group. Alasannya: grup itu merupakan neo-PSI alias PSI baru. “Biarkan saja. Kalau tidak didukung rakyat juga nantinya mati. Ini kan demokrasi,” kata Soeharto ketika itu.

Aman? Keesokan harinya, di Jakarta dan sejumlah “markas” independent group, beredar pamflet gelap. Isinya: ajakan mengganyang kelompok independen. Tapi mereka bertahan. Beberapa nama kemudian masuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Sementara itu, di Bandung, muncul gerakan dwipartai. Gagasan yang dicetuskan: membatasi jumlah partai peserta pemilu. Soemarno dan Soelaiman Soemadi, tokoh intelektual PSI, menonjol dalam gagasan ini.

Gagasan dwipartai mendapat dukungan luas. Namun banyak tafsir berkembang di antara pendukungnya. Ide dasarnya sederhana, kelak hanya ada dua partai: yang satu pendukung pemerintah dan lainnya partai oposisi. Ide ini “mati” setelah Soeharto menolak dan memutuskan mengadakan pemilu. Sumbangan pemikiran intelektual PSI lainnya datang dari ekonom Sarbini Sumawinata. Pada 1966, ia berpendapat bahwa mempertahankan stabilitas politik merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dasar pemikiran tersebut selanjutnya menjadi acuan kerangka berpikir Orde Baru.

Sampai sekarang belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa Malari. Sejarah yang begitu gelap, banyak pendapat tentang dalang peristiwa ini namun tidak memiliki bukti yang otentik.

Dari peristiwa ini, terlahir seorang sosok aktivis mahasiswa yang menjadi simbol Malari hingga saat ini, Hariman Siregar. Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) itu bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya dituding menjadi otak pelaku kerusuhan tersebut. Hariman Siregar menolak jika disebut sebagai penyebab dalam kerusuhan tersebut. Hingga saat ini sebagian orang masih mempertanyakan siapa dalang di balik peristiwa kerusuhan tersebut. Mengingat setelah sempat ditahan dan dilakukan persidangan, Hariman Siregar dan kelompok Mahasiswa lainnya tidak terbukti dalam peristiwa kerusuhan itu. Hariman sendiri menyebut Malari sebagai puncak dari gerakan kritis terhadap konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

·         Annonymous. “15 Januari 1974 : Peristiwa Malari Huru Hara Mahasiswa Tantang Orba”. 10 Agustus 2015. http://koranmakassaronline.com/v2/15-januari-1974-peristiwa-malari-huru-hara-mahasiswa-tantang-orba/#sthash.h17dc0ho.nzSD4TAo.dpbs

·         Annonymous. “Jejak Soeharto : Peristiwa Malari “The Shadow of an Unseen Hand””. 10 Agustus 2015. https://serbasejarah.wordpress.com/2011/12/21/jejak-soeharto-peristiwa-malarithe-shadow-of-an-unseen-hand/comment-page-1/#comment-22156

·         Herawati, Pahma. “PERISTIWA MALAPETAKA 15 JANUARI 1974 (MALARI)”. 10 Agustus 2015. http://wartasejarah.blogspot.com/2014/12/peristiwa-malapetaka-15-januari-1974.html

·         Aliansyah, Muhammad Agil. “Malari, perlawanan terhebat pertama terhadap Orde Baru”. 10 Agustus 2015. http://www.merdeka.com/peristiwa/malari-perlawanan-terhebat-pertama-terhadap-orde-baru-hariman-dan-malari-1.html

·         Aliansyah, Muhammad Agil. “Berbagai versi Malapetaka 15 Januari”. 10 Agustus 2015. http://www.merdeka.com/peristiwa/berbagai-versi-malapetaka-15-januari-hariman-macan-malari-2.html

·         Ali, Ausof. “15 Januari 1974, Sebuah Tragedi”. 10 Agustus 2015. http://www.kompasiana.com/ausofali/15-januari-1974-sebuah-tragedi_550d5b8a8133114322b1e422

·         Annonymous. “Hari Ini 41 Tahun yang Lalu Terjadi Peristiwa Malari”. 10 Agustus 2015. http://www.konfrontasi.com/content/ragam/hari-ini-41-tahun-yang-lalu-terjadi-peristiwa-malari#sthash.0FKJ4I2g.dpuf

Ini tugas yang sengaja di post biar ga ilang. tugas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Semoga bermanfaat ya^^