PERISTIWA MALARI
(Malapetaka 15 Januari 1974)
Menurut
Asvi Warman Adam, kontroversi sejarah indonesia disebabkan oleh 3 hal, 1)
interpretasi yang tidak tepat; 2) fakta yang tidak lengkap; dan 3)fakta dan
interpretasi yang tidak jelas. Begitu juga yang terjadi pada tragedi-tragedi
sejarah yang terjadi pada masa orde baru, hampir semuanya merupakan kontroversi
yang belum terpecahkan sepenuhnya hingga sekarang. Selain karena termasuk
sejarah kontemporer sehingga bukti-bukti kejadian belum terungkap seluruhnya,
meninggalnya tokoh kunci orde baru (Soeharto) juga menjadi penyebab kenapa tragedi
pada masa orde baru banyak meninggalkan teka-teki. Salah satu kejadian yang
cukup kontroversial pada orde baru adalah Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974
atau yang lebih dikenal dengan Malari. Untuk
kasus 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dengan “Peristiwa Malari”, tercatat
sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807
mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 buah bangunan rusak berat.
Sebanyak 160kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Peristiwa kekerasan
ini hanya dapat dialami dan dirasakan (akibatnya). Tetapi tidak untuk diungkap
secara tuntas. Berita di koran hanya menyingkap fakta yang bisa dilihat dengan
mata telanjang.
Pada 14
januari 1974 pukul 19.45, Presiden Soeharto
bersiap untuk menjemput tamunya, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka
yang rencananya akan mengunjungi Jakarta selama empat hari (14-17 januari
1974). Jepang pada saat itu dianggap sebagai pemeras ekonomi Indonesia karena
mengambil lebih dari 53% ekspor (71% diantaranya berupa minyak) dan memasok 29%
impor Indonesia, selain itu investasi Jepang yang semakin bertambah dari waktu
ke waktu di Jawa dianggap membunuh pengusaha-pengusaha kecil pribumi. Hal ini
mendapat perhatian dari masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Betapa
terkejutnya Soeharto saat mendapati laporan bahwa para mahasiswa telah bersiap
menggerakkan demonstrasi dibeberapa tempat. Mahasiswa merencanakan menyambut
kedatangannya dengan berdemonstrasi di Halim Perdanakusuma. Mencoba menerobos
masuk untuk menemui PM Tanaka, para mahasiswa ini dihadang oleh aparat keamanan
yang memang diperintahkan untuk mencegah para demonstran masuk ke pangkalan
udara. Gagal melaksanakan rencananya, para mahasiswa kemudian keluar dan
bergabung dengan rekan-rekan mereka yang melakukan pemblokiran jalan-jalan
keluar lapangan udara Halim Perdana Kusuma.
Keesokan
harinya, Selasa 15 Januari 1974, kekacauan makin memuncak. Ribuan mahasiswa
yang dikomandoi Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) berkumpul ditengah
kota. Mereka berbaris di jalan-jalan sembari membagi-bagikan selebaran yang
berisikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Aktivitas mahasiswa terlihat
meningkat dibeberapa kampus. Mereka kemudian berunjuk rasa dari kampus
Universitas Indonesia dijalan Salemba menuju Universitas Trisakti di daerah
Grogol, Jakarta. Demonstrasi akhirnya tidak terkontrol lagi dan pecah menjadi
kerusuhan massa. Sore harinya, kelompok massa yang kebanyakan berasal dari
golongan pemuda dan anak-anak perkampungan Jakarta turut turun ke jalan dan
mulai melakukan aksi anarkis. Mereka menyerang semua yang berbau Jepang.
Mobil-mobil buatan Jepang di bakar. Gedung-gedung yang ada hubungannya dengan Jepang,
seperti bangunan milik Astra Motor, dihancurkan. Pabrik minuman asal
luar negeri, Coca Cola, juga menemui nasib yang sama. Bahkan keesokan
harinya, massa mulai merampok dan menjarah pusat pertokoan di Pasar Senen.
Suasana Kota Jakarta menjadi mencekam dan diselubungi asap.
Diwaktu
yang sama, Soemitro sedang mengikuti rapat Dewan Wanjakti bersama Jenderal M.
Panggabean. Ditengah rapat, laksamana Soedomo, wakil Pangkopkamtib, memberikan
pesan melalui surat kepada Soemitro bahwa sedang terjadi kekacauan di Jakarta.
Namun Soemitro tidak langsung bertindak. Ia tetap mengikuti rapat sembari
memantau perkembangan keadaan yang dikabarkan Soedomo kepadanya. Ketika
kepanikan semakin nyata di wajah wakilnya, barulah Soemitro memutuskan untuk
keluar dari ruangan rapat. Namun niatnya ini ditahan oleh Panggabean, setelah
selesai rapat, Soemitro baru menemui Soedomo untuk berkoordinasi masalah
keamanan. Jenderal Soemitro lalu meminta agar Soedomo menjaga keamanan Jakarta
dan mencegah agar demonstran tidak melintasi Monas atau masuk ke Istana Negara,
tempat Presiden Soeharto menerima PM Tanaka. Ia lalu memutuskan untuk turun ke
jalan menuju jalan Thamrin tempat dimana kabarnya Kedutaan Besar Jepang diserbu
oleh para demonstran. Lambatnya Jenderal Soemitro selaku Pangkopkamtib bereaksi
ini menimbulkan pertanyaan di benak berbagai pihak. Kecurigaan pun mengarah
kepadanya.
Panglima
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soemitro sempat
menghadang massa di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia berusaha membelokkan
gerakan massa yang mengarah ke Istana Presiden. Massa tak beranjak. Soemitro
mengaku sudah menawarkan dialog antara Dewan Mahasiswa UI dan Tanaka. Tanaka
sudah bersedia, tetapi DM-UI menjawab bahwa “dialog diganti dengan dialog
jalanan”
Tanggal
17 Januari 1974 pukul 08:00, PM Jepang tersebut berangkat dari Istana tidak
dengan mobil, melainkan diantarkan oleh Presiden Soeharto dengan helikopter
dari Gedung Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan bahwa suasana
Kota Jakarta masih mencekam.
LATAR BELAKANG TERJADINYA MALARI
Dualisme
(adanya dualisme yang terjadi dalam tubuh kekuasaan) Pada awal masa
pemerintahan Orde Baru, Indonesia berada pada keadaan ekonomi yang sangat
buruk. Zaman orde lama yang sangat fokus pada manifesto politiknya meninggalkan
masalah ekonomi pada masa orde baru, akibatnya terjadi inflasi besar-besaran,
hutang yang menumpuk dimana-mana dan banyak masalah lainnya. Soeharto yang saat
itu menjabat sebagai Presiden akhirnya membuat sebuah badan pembangunan
nasional yang terdiri dari ekonom-ekonom anak buah Soemitro Djojohadikusumo.
Tim yang disebut dengan ‘Mafia Berkeley’ karena hampir seluruh anggotanya
merupakan lulusan University of California, Berkeley ini merupakan teknokrat
yang menentukan seluruh kebijakan ekonomi dan anggaran negara pada masa itu.
Tim ini terdiri dari dosen-dosen Universitas Indonesia yaitu, Widjojo
Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Soemarlin, dan Dorodjatun
Koentjoro-Jakti. Para teknokrat ini cukup berhasil dalam memulihkan keadaan
ekonomi indonesia dengan kebijakan-kebijakan kapitalisnya namun cukup berimbas
buruk pada ekonomi rakyat. Hal ini terjadi karena Indonesia berada pada keadaan
dimana ekonomi nasional harus cepat dipulihkan. Kemudian para
teknokrat itu pun membuat sebuah undang-undang mengenai penanaman modal asing
dan melakukan kerja sama dengan IMF. Hal ini membuat hutang Indonesia meningkat
drastis dalam waktu yang cepat.
Namun
selain tim teknokrat Widjojo cs. Soeharto juga memiliki dua orang asisten
pribadi yaitu Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani. Ali Moertopo adalah Kepala
Operasi Husos (opsus) dan juga Aspri Presiden, hal ini membuatnya memiliki
kekuasaan lebih untuk mengintervensi dan mengambil keputusan sendiri. Kekuasaan
ini digunakan untuk menaklukan lawan-lawan politiknya atau siapapun yang
menghalangi jalannya. Ali Moertopo dipercaya menjadi asisten pribadi Soeharto
karena keberhasilannya melaksanakan tugas operasi khususnya meminimalisir
jumlah partai sebagai partisipan pemilu dan menambah jumlah anggota partai
Golkar. Hal ini diperintahkan oleh presiden dan dilakukan untuk melanggengkan
kekuasaan Soeharto dan rezim orde baru.
Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh Ali Moertopo untuk menjalankan
rencana-renacannya dalam mencapai kursi presiden.
BERBAGAI
VERSI MENGENAI MALARI
Peristiwa Malari dapat dilihat dari
berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa
menentang modal asing, terutama Jepang. Peristiwa Malari dapat dikatakan
sebagai tonggak kebangkitan nasionalisme ekonomi di indonesia. Serangan para
mahasiswa terhadap modal asing beralih ke sasaran-sasaran dalam negeri,
khususnya pebisnis Cina lokal yang menjadi mitra bagi investor Jepang beserta
rekan-rekan politik mereka.
Versi lainnya berhubungan dengan
perselisihan antara kelompok Ali Moertopo dengan kelompok teknokrat ekonomi.
Ali Moertopo kecewa karena yang terpilih sebagai pelaksana dari konsep
pembangunan adalah Widjojo Nitisastro dkk. Oleh Soeharto, kelompok Widjojo
lebih dipercaya karena yang dianggapnya memiliki reputasi yang jelas dalam hal
pembuatan kebijakan ekonomi. Jenderal Soemitro dalam hal ini bertindak
melindungi kelompok teknokrat dengan alasan agar kelompok ekonomi tersebut
dapat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dengan baik. Karena
ini, Soemitro menjadi sasaran tembak Ali Moertopo.
Dalam peristiwa Malari Jendral Ali
Moertopo menuduh eks PSII dan eks Masyumi atau ekstrem kanan adalah dalang
peristiwa tersebut. Tetapi setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Syahrir
dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikitpun fakta
dan ada seorangpun tokoh eks Masyumi yang terlibat disitu.
Tak terima dengan segala kabar yang
memojokkannya, Soemitro lalu membela diri. Melalui dua bukunya, Soemitro: Dari
Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib dan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan
Peristiwa 15 Januari 1974, ia menceritakan
kesaksiannya di seputar kejadian Malari. Hal ini mungkin dilakukannya untuk
menandingi buku Peristiwa 15 Januari 1974 karangan Marzuki Arifin yang sangat
memojokkannya. Mengenai Peristiwa Malari, Soemitro merasa yakin bahwa peristiwa
ini merupakan salah satu akses yang ditimbulkan oleh ambisi Ali Moertopo yang
ingin menggapai ambisinya menjadi presiden dengan cara dan melalui saluran
Intelijen.
Belakangan ini barulah ada pernyataan
dari Jendral Soemitro (almarhum) dalam buku
Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa Malari bahwa ada
kemungkinan kalau justru malahan Ali Moertopo sendiri dengan CSIS-nya yang
mendalangi Peristiwa Malari.
Sebaliknya, "dokumen Ramadi" mengungkap rencana Soemitro menggalang
kekuatan di kampus-kampus, "ada seorang jenderal berinisial S akan merebut
kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974.
Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh". Ramadi saat itu
dikenal dekat dengan Soedjono Humardani dan Ali Moertopo. Tudingan dalam
"dokumen" itu tentu mengacu Jenderal
Soemitro. Keterangan Soemitro dan Ali Moertopo masing-masing berbeda, bahkan
bertentangan. Mana yang benar, Soemitro atau Ali Moertopo.
Soeharto mempermasalahkan dokumen Ramadi.
Beberapa saat setelah jabatannya sebagai Pangkopkamtib dicopot akibat Peristiwa
Malari, Soemitro yang waktu itu masih menjabat Wakil Panglima Angkatan
Bersenjata (wapangab) dipanggil menghadap Soeharto. Dalam pertemuan itu,
Soeharto mempermasalahkan Dokumen Ramadi.
Dikatakan dalam dokumen itu bahwa
revolusi sosial akan meletus antara tanggal 4 April
1974 dan 6 Juni 1974. Soeharto pasti jatuh dan
digantikan oleh jenderal "S". Isu-isu yang beredar di luar juga
mengatakan bahwa Soemitro ingin menjadi presiden dengan mencari dukungan dari
kampus-kampus. Itulah sebabnya sebagai Pangkopkamtib, Soemitro dinilai
bertindak terlalu lunak pada mahasiswa. Latar belakang keluarganya yang berasal
dari PNI juga ikut disebut-sebut. Karena desas-desus yang tak sedap ini,
Soemitro lalu di minta oleh Soeharto untuk pergi ke luar negeri menjadi Duta
Besar di Washington. Tapi tawaran Soeharto ditolak Soemitro. Ia merasa lebih
terhormat jika ia mengundurkan diri. Jabatan Wapangab pun diserahkan kembali pada
Sang Presiden. Dokumen Ramadi jelas telah mengakhiri karir Soemitro. Ironisnya,
Soemitro mengaku tidak pernah mengenal Ramadi. "Dengar namanya pun...
belum pernah!" Ucap Soemitro heran. Ia juga merasa belum pernah sekalipun
melihat Dokumen Ramadi.
Ramadi adalah bekas kolonel bidang hukum
militer yang lahir di Pontianak, 12 Maret 1912. Namanya menjadi terkenal karena
ditemukannya sebuah dokumen yang mengatakan bahwa Soemitro bermaksud
menggantikan Soeharto. Nama Ramadi tertulis di dalam dokumen itu. Beberapa saat
setelah terjadi Peristiwa Malari, Ramadi ditangkap dan dimasukkan kepenjara.
Berdasarkan laporan, Ramadi diketahui saat itu sedang menjabat sebagai
Komisaris PT Ravitek. Ia juga merupakan salah satu anggota MPR dari Golkar
sejak tahun 1971. Kabarnya, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI)
berada dibawah pimpinan Ramadi. Dari pemeriksaannya, Ramadi mengatakan bahwa
Soemitro telah memberi angin kepada mahasiswa untuk terus melancarkan
demonstrasi. Bersama seseorang yang bernama Jayusman, Ramadi mengaku ingin
membantu Soemitro merombak pemerintahan dan membersihkan menteri-menteri,
termasuk Ali Moertopo dan Sudjono Humardani.
Memang sikap lunak Soemitro terhadap aksi
mahasiswa, keterlambatannya mencegah huru-hara di tanggal 15 Januari 1974, dan kabar hubungannya dengan Ramadi
memunculkan sebuah tanda tanya besar. Benarkah Soemitro dengan bantuan kelompok
Ramadi berambisi menjadi Presiden? Dari
pemeriksaan Ramadi inilah banyak dikorek informasi yang menyudutkan Soemitro. Dikatakan, Ramadi pernah berkata
pada K.H. Sjarifuddin Mohammad Amin (ketua umum GUPPI), "Ini hari yang
bakal menangis si gendut (maksudnya Soemitro-pen.)!". Kematian Ramadi, 61
tahun, yang tiba-tiba di RSPAD Gatot Soebroto semakin menambah misteri kasus
Malari, mungkinkah Ramadi sengaja disingkirkan?
Pada 21 Desember 1974, Hariman divonis 6
tahun. Ia dianggap terbukti melakukan subversi. Meski tidak terbukti menjadi
penggerak kerusuhan, menurut hakim, Hariman mestinya mafhum, sejak akhir 1973,
Jakarta dilanda gelombang demonstrasi. Karena kelalaian Hariman, terjadilah
pembakaran dan perusakan. Mengenai pembakaran dan perusakan itu, seperti
dikutip dari Hariman dan Malari, pria kelahiran 1 Mei 1950 tersebut mengatakan,
“Berbagai aksi pembakaran dan perusakan oleh massa itu sudah di luar kendali
mahasiswa. Begitu sore hari ada kebakaran di Pasar Senen, saya sudah mikir
pasti ada yang menunggangi aksi mahasiswa.”
Adapula yang beranggapan adanya
keterlibatan oposisi Jepang. Kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan datangnya
Perdana Menteri Jepang ke Indonesia menimbulkan kecurigaan. Mungkinkah ada
keterlibatan para oposisi di Jepang dalam Peristiwa 15 Januari
1974 di Indonesia? Kabar yang beredar mengatakan bahwa rangkaian demonstrasi
menghujat Jepang di Asia Tenggara sesungguhnya adalah hasil rekayasa dari pihak
oposisi di Jepang. Tujuannya tak lain menjatuhkan Perdana Menteri Tanaka dan
partainya yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, rangkaian demonstrasi ini
diatur agar waktunya bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Tanaka ke Asia Tenggara.
Dana-dana dalam jumlah yang cukup besar masuk dari Jepang ke negara-negara yang
dikunjungi Tanaka. Maka terjadilah aksi kerusuhan anti-Jepang, dimana
produk-produk buatan Jepang dirusak dan dibakar.
Secara tersirat keterlibatan oposan Jepang
dimuat dalam buku peristiwa 15 januari 1974 versi Pemerintah,
dikatakan bahwa Peristiwa Malari muncul, salah-satunya, disebabkan oleh "adanya
kekuatan asing yang tidak suka kepada kemajuan-kemajuan yang terdapat di
Indonesia dan kekuatan asing ini selain merupakan sumber konsep, juga sebagai
sumber dana yang tidak kecil " Meski demikian, belum ada penelitian khusus
yang dapat membuktikan teori ini.
Malari menandai putusnya hubungan Orde
Baru dengan kelompok penganut pemikiran politik “pluralis modern”.
Kelompok ini-seperti yang ditulis David Bourchier dan Vedi R. Hadiz dalam
Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia (2003)-meliputi intelektual kota yang
terkait dengan PSI. Kaum pluralis memiliki visi Indonesia sebagai negara
industri modern. Dalam menciptakan sistem politik, mereka memegang teguh asas
demokrasi. Mereka ingin elite modern teknokrat yang memimpin negeri ini.
Namun, pemikiran kaum pluralis modern
berbenturan dengan langkah Soeharto. Akibatnya, peluang membangkitkan kembali
paham sosialisme sering buntu. Sebagai partai politik, PSI sudah lama mati.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus, Soekarno
membubarkan PSI dan Masyumi karena dicurigai terlibat PRRI atau Pemerintah
Revolusioner Republik Indonesia. Namun paham sosialis kerakyatan, buah pikir
Sutan Sjahrir, tak pernah benar-benar terkubur.
Dalam buku Pengemban Misi Politik (1995),
Soebadio menyatakan PSI merupakan suatu state of mind, keadaan pemikiran yang
tidak dapat dideteksi. Jaringannya berlandaskan kesamaan ide, spiritual, bukan
semata organisasi. Wartawan senior Rosihan Anwar, yang selama ini dianggap
orang PSI lolos dari Malari karena dinyatakan “bersih” oleh Jenderal Soemitro,
membenarkan hal tersebut. “PSI merupakan partai kader. Pendukung suatu paham
tak pernah hilang.”
Menurut Rosihan, sejak PSI dibubarkan
Soekarno, eks anggotanya masih berkomunikasi. Mereka bertukar pikiran tentang
perkembangan politik mutakhir. “Banyak juga anak muda yang tertarik.” Almarhum
ekonomi Sarbini pernah menyebutkan yang paling kuat dan tidak berubah di dalam
PSI adalah semangat sosialisme, semangat membela rakyat, serta memperjuangkan
keadilan dan pemerataan. Meski partai itu bubar, semangatnya tak pernah padam.
Pada awal Soeharto berkuasa, kelompok dan
kekuatan sosial lama bermunculan. Ada kelompok berorientasi Islam yang dulu
berkaitan sejarah dengan Masyumi. Ada kelompok lain yang dibentuk mahasiswa,
misalnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kelompok mahasiswa ini memiliki
banyak persamaan dengan PSI dan berperan penting dalam proses politik Orde
Baru.
Di kalangan militer ada dua kubu. William
Liddle dalam bukunya, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde
Baru (1992), mengatakan ada kelompok tentara radikal dan Soeharto-sentris.
Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi Letnan Jenderal H.R. Dharsono
termasuk militer progresif yang dikenal dekat dengan PSI. Ia digolongkan
sebagai tentara radikal. Begitu pula Panglima Kodam XII Tanjung Pura Brigadir
Jenderal A.J. Witono.
Di tim ekonomi ada Widjojo Nitisastro, Mohammad
Sadli, Sarbini Sumawinata, dan Emil Salim. Widjojo dan Emil bukan orang PSI,
tapi lantaran kesamaan pemikiran mereka dianggap simpatisan PSI. Tersebarnya
orang PSI dan simpatisannya di era Soeharto dianggap peluang besar bagi PSI
untuk come back. “Karena kesempatan kami terbuka,” ujar Rahman Tolleng.
Pada 25-31 Agustus 1966, berlangsung
Seminar Angkatan Darat II di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung,
di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suwarto. Dia memberikan kesempatan sejumlah
ekonom untuk menjadi staf pengajar. Salah satunya Mohammad Sadli, anggota tim
penasihat ekonomi Soeharto. Sadli mengemukakan bahaya militerisme, perlu adanya
kerja sama yang sederajat antara sipil dan militer, dan kebebasan pers. Gagasan
tersebut ditolak. Gagal dengan kesetaraan sipil-militer, Sadli kerap menulis
nota usulan kepada Soeharto untuk mengubah keadaan politik. Ia mengusulkan
merehabilitasi PSI dan Masyumi. Usul itu tak berjawab. Alasannya? “Militer
tidak perlu alasan. Bagi saya jelas: kita tidak bisa bekerja sama dengan orang
ini,” ujar Sadli dalam wawancara dengan Tempo pada 1999.
Karena usaha untuk merehabilitasi PSI
sudah tidak mungkin, muncul pemikiran untuk merintis gerakan yang tidak
berdasarkan ideologi, tapi berlandaskan program. Gerakan ini dikenal sebagai
independent group. Pemikiran ini sampai ke telinga Adam Malik, Menteri
Presidium Urusan Politik dan Luar Negeri. Ia pun mengontak Adnan Buyung
Nasution (Ketua Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), Yozar Anwar (Ketua Kesatuan
Aksi Mahasiswa Indonesia Pusat), dan Marsillam Simandjuntak (Ketua KAMI
Jakarta). Ajakan Bung Adam disambut baik. Sayang, ide ini tak berjalan mulus.
Melalui beberapa pertemuan yang alot, Umar Kayam, Direktur Jenderal Radio &
Televisi dan budayawan, akhirnya terpilih sebagai ketua. Tapi, setelah grup itu
terbentuk, sejumlah tokoh menarik diri, termasuk Mashuri, Adnan Buyung, dan
Adam Malik. Kayam mereka nilai tak independen. Adam Malik berkomentar,
“Independent group sudah mati sebelum lahir.”
Meski dukungan kurang, independent group
tetap jalan. Menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
1968, Kayam menyampaikan sikap kritis grup itu kepada Soeharto. Independent
group rupanya mengkhawatirkan sejumlah orang. Ketika Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia bertemu dengan Presiden Soeharto, Rahman Tolleng, Ketua Presidium
KAMI Pusat, menyaksikan seseorang mengusulkan Soeharto membubarkan independent
group. Alasannya: grup itu merupakan neo-PSI alias PSI baru. “Biarkan saja.
Kalau tidak didukung rakyat juga nantinya mati. Ini kan demokrasi,” kata
Soeharto ketika itu.
Aman? Keesokan harinya, di Jakarta dan
sejumlah “markas” independent group, beredar pamflet gelap. Isinya: ajakan
mengganyang kelompok independen. Tapi mereka bertahan. Beberapa nama kemudian
masuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Sementara itu, di Bandung, muncul
gerakan dwipartai. Gagasan yang dicetuskan: membatasi jumlah partai peserta
pemilu. Soemarno dan Soelaiman Soemadi, tokoh intelektual PSI, menonjol dalam
gagasan ini.
Gagasan dwipartai mendapat dukungan luas.
Namun banyak tafsir berkembang di antara pendukungnya. Ide dasarnya sederhana,
kelak hanya ada dua partai: yang satu pendukung pemerintah dan lainnya partai
oposisi. Ide ini “mati” setelah Soeharto menolak dan memutuskan mengadakan
pemilu. Sumbangan pemikiran intelektual PSI lainnya datang dari ekonom Sarbini
Sumawinata. Pada 1966, ia berpendapat bahwa mempertahankan stabilitas politik
merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dasar pemikiran tersebut
selanjutnya menjadi acuan kerangka berpikir Orde Baru.
Sampai sekarang belum ada kejelasan siapa
yang bertanggung jawab atas peristiwa Malari. Sejarah yang begitu gelap, banyak
pendapat tentang dalang peristiwa ini namun tidak memiliki bukti yang otentik.
Dari peristiwa ini, terlahir seorang
sosok aktivis mahasiswa yang menjadi simbol Malari hingga saat ini, Hariman
Siregar. Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) itu bersama
rekan-rekan mahasiswa lainnya dituding menjadi otak pelaku kerusuhan tersebut.
Hariman Siregar menolak jika disebut sebagai penyebab dalam kerusuhan tersebut.
Hingga saat ini sebagian orang masih mempertanyakan siapa dalang di balik
peristiwa kerusuhan tersebut. Mengingat setelah sempat ditahan dan dilakukan
persidangan, Hariman Siregar dan kelompok Mahasiswa lainnya tidak terbukti
dalam peristiwa kerusuhan itu. Hariman sendiri menyebut Malari sebagai puncak
dari gerakan kritis terhadap konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde
Baru saat itu.
DAFTAR PUSTAKA
Ini tugas yang sengaja di post biar ga ilang. tugas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Semoga bermanfaat ya^^